Kerusuhan Indonesia Ancaman, Dampak, dan Kemungkinan Darurat Militer

sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia tidak pernah lepas dari tantangan sosial dan politik. Kerusuhan, baik dalam skala kecil maupun besar, selalu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan persatuan bangsa. Melihat sejarah, kita belajar dari krisis 1998 yang berujung pada kerusuhan besar, dan juga krisis global 2008 yang meski lebih ringan tetap mengguncang ekonomi nasional. Pertanyaannya, bagaimana jika kerusuhan kembali melanda dan tidak ada penanganan cepat dari pemerintah?

Apa yang Bisa Terjadi Jika Tidak Ada Tanggapan?

Jika kerusuhan tidak segera ditangani, dampaknya bisa berlapis-lapis. Pertama, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh. Kedua, investor asing maupun domestik akan menarik modal, membuat nilai rupiah tertekan dan harga-harga naik. Ketiga, ketidakpastian politik bisa membuat masyarakat kehilangan rasa aman. Dalam skenario terburuk, jika situasi benar-benar tidak terkendali, pemerintah bisa menetapkan darurat militer untuk memulihkan keamanan. Namun langkah ini biasanya diiringi dengan pembatasan kebebasan sipil, kontrol ketat, bahkan represi, yang bisa menimbulkan trauma sosial baru.

Dampak Positif dan Negatif Darurat Militer

• Positif:

  1. Keamanan bisa dipulihkan lebih cepat karena aparat bergerak penuh.

  2. Konflik horizontal dapat ditekan sebelum meluas.

  3. Distribusi kebutuhan pokok bisa diatur lebih tertib di bawah kendali militer.

  4. Memberikan sinyal tegas kepada provokator dan kelompok yang mencoba memecah belah bangsa.

• Negatif:

  1. Kebebasan masyarakat dibatasi, termasuk hak berpendapat dan berkumpul.

  2. Demokrasi mundur, citra Indonesia di mata dunia bisa rusak.

  3. Ekonomi bisa stagnan karena investor takut masuk.

  4. Potensi pelanggaran HAM meningkat jika aparat tidak diawasi dengan baik.

  5. Trauma sosial masyarakat bisa bertahan lama setelah darurat dicabut.

Solusi untuk Mencegah Eskalasi

1. Dialog Terbuka: Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh oposisi, hingga mahasiswa, agar aspirasi tidak tersumbat dan tidak melahirkan kemarahan kolektif.

2. Kebijakan Ekonomi yang Adil: Fokus pada perlindungan masyarakat kecil, pengendalian harga kebutuhan pokok, subsidi energi yang tepat sasaran, serta dukungan UMKM agar roda ekonomi tetap berputar.

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Aparat harus menindak provokator kerusuhan tanpa pandang bulu, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM. Penegakan hukum yang transparan akan menumbuhkan kepercayaan publik.

4. Pendidikan Politik dan Literasi Digital: Membekali masyarakat agar kritis terhadap isu yang berkembang, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau propaganda.

5. Pembangunan Sosial Berkeadilan: Mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan pemerataan infrastruktur, serta memperhatikan daerah-daerah tertinggal agar tidak merasa dianaktirikan.

Kerusuhan tidak pernah melahirkan solusi jangka panjang, justru merusak sendi-sendi bangsa. Darurat militer mungkin bisa meredam dalam jangka pendek, tetapi itu hanya jalan terakhir. Jalan terbaik tetaplah stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, serta komunikasi jujur antara pemerintah dan masyarakat.